Biaya Haji Plus di Jakarta Utara Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Biaya Haji Plus di Jakarta Utara Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Biaya Haji Plus di Jakarta Utara

Kemarin Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah memilih menemani Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ke Malang dan Blitar. Sikap Jokowi ini langsung telah menuai kecaman.

Menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, sikap Jokowi yang telah memilih mengikuti agenda partai ketimbang mengurus Jakarta sudah merugikan masyarakat. "Ini jabatan publik. Dalam jabatan publik, kepercayaan publik atau trust public itu nomor satu. Kalau publik sudah meragukan apakah (Jokowi) masih fokus atau tidak, akan menjadi masalah besar," ujar Adhie yang dihubungi wartawan.

Adhie juga menegaskan, Jokowi yang juga menjadi kader PDIP tidak mungkin menolak perintah partainya. Alasannya, Jokowi juga masih membutuhkan kekuatan politik untuk menopangnya.

"Partai yang mengajak (Jokowi) harus pahami. Partai secara kolektif menggunakan fasilitas atau aparatur negara untuk kepentingan partainya, secara moral tidak boleh. Melanggar UU," katanya.

Adhie juga menambahkan, PDI Perjuangan harus mengerti posisi mantan wali kota Solo ini. Walaupun, Jokowi diusung oleh PDIP tetapi saat ini Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta yang dipilih rakyat dan menjadi milik rakyat.

Seknas yakin Jokowi jadi capres

PDIP sejauh ini masih menyimpan rapat-rapat calon presidennya. Namun Seknas yakin, Mega akan memilih Jokowi sebagai capres.

"Pasti nanti rekomendasi jatuh ke Jokowi, kalau ada yang tanya gimana kalau Jokowi tidak muncul dari PDI Perjuangan? Tidak mungkin, pasti dari PDIP," kata Presidium Seknas Jokowi Dadang Juliantara.

Soal sosok cawapres, Dadang telah menilai sebaiknya yang mencari adalah Jokowi. "Soal wacapres, Pak Jokowi yang menentukan siapa calonnya. Toh nanti dia yang akan berkerja bersama dengan Jokowi, jadi biar Jokowi yang pilih siapa yang cocok dengannya," imbuhnya.

Safari ke Blitar pada jam kerja, Jokowi terus menuai kecaman

Artikel lainnya »