Biaya Haji Umroh di Jakarta Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Biaya Haji Umroh di Jakarta Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Biaya Haji Umroh di Jakarta

BRUSSELS, Saco-Indoesia.com — Tingkat korupsi di Eropa sangat mengejutkan dan membebani ekonomi Uni Eropa sekitar 185 miliar dollar (atau Rp 2,2 triliun) per tahun. Demikian kata Komisi Eropa.

Laporan yang baru pertama kali ada tentang korupsi di 28 negara Uni Eropa itu menempatkan Uni Eropa, yang sering digambarkan sebagai salah satu kawasan paling bersih dari korupsi di dunia, dalam sebuah sorotan yang tak menyenangkan.

Di kalangan pebisnis ada keyakinan yang tersebar luas bahwa satu-satunya cara untuk berhasil adalah melalui koneksi politik dan hampir separuh dari perusahaan yang melakukan bisnis di Eropa mengatakan bahwa korupsi merupakan masalah bagi mereka.

Semakin banyak jumlah warga warga Uni Eropa yang berpikir bahwa korupsi kian parah, meskipun pengalaman terkait korupsi berbeda-beda di blok itu. Hampir semua perusahaan di Yunani, Spanyol, dan Italia percaya korupsi meluas. Namun, hal itu dinilai langka di Denmark, Finlandia, dan Swedia.

Inggris termasuk di antara negara yang dikritik karena gagal membersihkan dan mengatur pembiayaan partai politik, sebuah masalah yang komisi itu tentukan sebagai faktor utama dalam korupsi.

Cecilia Malmstrom, komisioner urusan dalam negeri Uni Eropa, mengatakan, korupsi mengikis kepercayaan dalam demokrasi. "Korupsi merusak kepercayaan warga terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan rule of law. Hal itu merugikan perekonomian Eropa dan mengurangi penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan," katanya.

"Satu hal yang sangat jelas: tidak ada zona bebas korupsi di Eropa. Komitmen politik untuk benar-benar membasmi korupsi tampaknya hilang. Ongkos karena tidak bertindak menjadi terlalu tinggi."

Dia mengatakan angka korupsi yang sesungguhnya "mungkin jauh lebih tinggi" dari 185 miliar dollar itu.

Sebagaimana diperlihatkan oleh survei komisi itu, banyak warga Uni Eropa yakin korupsi telah menjadi lebih buruk sebagai akibat dari masalah-masalah ekonomi dan keuangan di zona euro akibat krisis utang. Warga juga menduga korupsi merupakan hal lumrah dalam bisnis. Delapan dari 10 orang yakin bahwa hubungan dekat antara bisnis dan politik menyebabkan korupsi.

"Secara keseluruhan masalah Eropa tidak banyak terkait dengan soal suap kecil-kecilan," kata Carl Dolan dari Transparency International di Brussels. "Hal itu terkait dengan kelas politik dan industri. Telah terjadi kegagalan untuk mengatur konflik kepentingan para politisi dalam menangani bisnis."

Karena itu, Komisi Eropa merekomendasikan kontrol yang lebih baik dan kerja keras dalam penegakan hukum. Dalam sejumlah rekomendasi yang tidak mengikat, Inggris diminta untuk "menghentikan sumbangan kepada partai politik, membatasi pengeluaran kampanye pemilu dan memastikan monitoring yang proaktif dan penuntutan terhadap pelanggaran potensial".

Kurang dari satu persen orang Inggris, atau lima orang dari 1.115 orang yang disurvei oleh komisi itu, melaporkan bahwa mereka telah diminta untuk memberi suap. Itu merupakan "hasil terbaik di Eropa". Sebaliknya, 6 hingga 29 persen orang di Kroasia, Ceko, Lituania, Bulgaria, Romania, dan Yunani mengatakan mereka telah diharapkan untuk membayar suap.

Para pejabat dikritik karena tidak memasukkan sebuah bagian dari laporan itu yang mencantumkan korupsi di lembaga-lembaga Uni Eropa. Paul Nuttall, wakil pemimpin Partai Kemerdekaan Inggris, mengatakan, Komisi Eropa sebaiknya juga menganalisis dan mengubah budaya korusi di lingkungannya sendiri. Komisi itu jangan malah menutupi atau bungkam tentang apa yang terjadi di dalam dinding temboknya sendiri.

Sumber :Kompas.com

Editor : Maulana Lee

Tingkat Korupsi Uni Eropa Mencengangkan

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Artikel lainnya »