Biro Haji di Jakarta Selatan Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Biro Haji di Jakarta Selatan Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Biro Haji di Jakarta Selatan

saco-indonesia.com, Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifly telah menilai usulan pembentukan panitia kerja (panja) yang menangani tentang pemberian grasi dan pembebasan bersyarat kepada ratu mariyuana asal Australia, Schapelle Leigh Corby berlebihan.

"Usulan itu sah-sah saja, tapi usulan itu berlebihan. Jangan sedikit-sedikit bentuk panja. Kita juga harus menghargai apa yang telah diputuskan oleh pemerintah," kata Pieter di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Pieter juga berharap, para anggota DPR tidak selalu menilai putusan pemerintah salah. Pemberian grasi dan pembebasan bersyarat, kata dia, adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah.

"Saya pikir itu tidak perlu dilakukan karena itu juga akan saling melukai. Saya telah mengimbau kita harus saling menghargai apa yang telah menjadi kewenangan pemerintah," tegas politikus Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, wacana pembentukan panja Corby juga sempat diungkapkan oleh anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Syarifudin Suding. Ia telah menilai pembebasan bersyarat untuk Corby adalah bentuk ketidakkonsistenan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin.

Usulan itu pun telah disampaikan Suding ke Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsudin. Rencananya, wacana pembentukan panja ini akan dibahas di internal Komisi III.


Editor : Dian Sukmawati

KETUA KOMISI III: PANJA CORBY BERLEBIHAN

Artikel lainnya »