Biro Perjalanan Haji 2015 di Padang Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Biro Perjalanan Haji 2015 di Padang Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Biro Perjalanan Haji 2015 di Padang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini telah resmi melantik Anas Effendi sebagai Wali Kota Jakarta Barat. Anas Effendi yang sebelumnya telah menjabat sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi (BPAD) DKI Jakarta menggantikan Fatahillah yang telah menjalani masa jabatan kurang dari setahun.

Dalam pengambilan sumpah pelantikan, Jokowi berpesan kepada jajaran pegawai di wali kota Jakarta Barat untuk mengutamakan pelayanan terhadap warga. Dia pun akan menekankan agar kinerja jajaran harus berorientasi terhadap hasil dan bukan pada prosedur.

"Orientasi bukan pada prosedur, tapi harus berorientasi hasil. Hasilnya yang dilihat, prosedur mengikuti sesuai ketentuan berlaku," kata Jokowi, Selasa (11/3).

Jokowi juga menegaskan, dirinya juga tidak ingin lagi melihat adanya pengerjaan proyek basa-basi, yakni program tanpa hasil yang tidak ada manfaatnya buat warga. "Saya tidak mau melihat proyek yang hasilnya cuma foto-foto, tulisan, dan laporan. Tidak bermanfaat bagi masyarakat. Ini juga akan kita lihat di lapangan secara detail," ujarnya.

Mantan wali kota Solo ini juga menegaskan, dirinya tak ingin Anas main-main dengan tugas yang diberikan. Sebab, hasil lelang jabatan lurah dan camat, ada 6 pejabat yang tidak memenuhi target, karena tidak melayani dan tidak ada dedikasi terhadap warga.

"Artinya saya ganti. Dengan kepemimpinan baru ini Pak Anas dan seluruh jajaran di Jakbar betul-betul di-manage, dikelola, diawasi, dikontrol, dan hasilnya harus kelihatan," katanya.

Seperti yang telah diketahui, Anas Effendi juga sempat menjabat Wali Kota Jakarta Selatan. Namun kinerjanya menjadi sorotan ketika Anas tertidur saat Jokowi rapat tentang RAPBD DKI. Jokowi mencopot Anas dari jabatan wali kota Jaksel. Kemudian Jokowi mempercayakan Anas menjabat Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi (BPAD) DKI Jakarta.

Dicopot dari wali kota Jaksel, Anas kini dipercaya pegang Jakbar

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Artikel lainnya »