Harga Haji Plus Legal di Jakarta Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Harga Haji Plus Legal di Jakarta Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Harga Haji Plus Legal di Jakarta

saco-indonesia.com, Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama telah mengakui proyek normalisasi sungai di Jakarta belum dapat maksimal. Salah satu penyebabnya adalah karena masih belum tersedianya peralatan berat untuk dapat mengerjakan pengerukan sampah tersebut.

"Pasti belum ada akselerasi penanganan sampah. Karena alat beratnya belum beli. Dumptrack-nya juga belum beli," kata Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Pria yang kerap disapa Ahok ini pun juga tidak ingin jika terkendalanya penanganan sampah tersebut disalahkan pada petugas pengerukan sampah.

"Jangan salahkan orang sampah, alatnya yang belum ada,"

Selanjutnya, Ahok juga menginginkan agar pembelian alat-alat tersebut juga tidak lagi melalui proses tender. Tetapi dengan cara memasukkan alat-alat yang dibutuhkan dalam e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah).

"Makanya saya juga minta trus sampah tidak boleh tender nanti musti masuk e-katalog," ucapnya.

Normalisasi sungai ini pun juga dilakukan agar jalan inspeksi sungai dapat digunakan sebagai alternatif kemacetan.

"Supaya jalan inspeksi sungai itu selain berfungsi untuk dapat mmbereskan normalisasi sungai, juga jadi jalan alternatif macet," terangnya.

Ia pun juga menilai langkah pengalihan tugas pengerukan sampah dari dinas PU ke dinas Kebersihan sudah benar. Hal ini agar dapat mengurangi anggaran yang keluar untuk setiap kegiatan pengerukan.

"Udah tepat. Kalau tidak , PU cuma ngaduk-ngaduk 2 kali, bayar. Sampah yang sama, 3 kali bayar. Orang taman buang sampah ke kali, bayar. Dari kali diangkut PU naik ke atas, bayar. Di atas dibawa dinas kebersihan ke bantar gebang, bayar," pungkasnya.

Sebelumnya, kepala Dinas Kebersihan, Unu Nurdin juga mengakui jika alat yang ada saat ini sudah ada yang berusia 30 tahun.


Editor : Dian Sukmawati

NORMALISASI SUNGAI

Artikel lainnya »