Harga Paket Umroh Murah di Jakarta Barat Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Harga Paket Umroh Murah di Jakarta Barat Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Harga Paket Umroh Murah di Jakarta Barat

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus akan mendalami keterlibatan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak dan dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten.

Pasalnya, lembaga pimpinan Abraham Samad itu telah kembali memeriksa Ratu Atut sebagai tersangka, Jumat (20/12/2013).

Kuasa hukum Ratu Atut, Firman Wijaya, juga mengaku belum bisa memastikan kehadiran orang nomor satu di Banten itu ke Gedung KPK, meski pihaknya juga sudah menjalin komunikasi.

"Belum bisa dipastikan, apakah ibu besok hadir atau tidak. Tadi sih sudah komunikasi tapi belum ada kepastian," katanya.

Menurut Firman, kalau kakak ipar Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany ini akan memenuhi panggilan KPK, tentu pihaknya akan mendampingi.

"Kalau hadir saya akan dampingi," tukasnya.

Namun, secara terpisah, juru bicara Ratu Atut, Ahmad Jajuli, telah mengatakan, bila Ratu Atut akan segera memenuhi panggilan KPK sekitar pukul 10.00 WIB.

"Ya, Insya Allah hadir pukul 10.00 WIB pagi didampingi oleh para pengacara dan Kepala Biro Hukum Setda Banten," kata Jajuli.
Saat ini, sambung Jajuli, kondisi kakak kandung tersangka Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan itu juga dalam keadaan kurang sehat dan sedang dalam tahap pemulihan. Ini terjadi karena dampak penetapannya sebagai tersangka.

"Sekarang sedang dalam pemulihan kondisi kesehatannya dan persiapan besok (hari ini) ke KPK," tuturnya.

"Ya tentu karena ada tekanan psikologis atas musibah yang telah menimpa beliau," tandasnya.

Sementara itu, ketika disinggung ihwal kesiapan Ratu Atut bila ditahan KPK seusai pemeriksaan, Ahmad tidak menanggapinya karena tidak ingin berandai-andai.

Yang jelas, ujar Jajuli, Ratu Atut juag akan mengikuti dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.

"Beliau menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tapi tidak tepat kalau berandai-andai tentang apa yang akan terjadi besok (hari ini). Tentu kami juga berharap tidak ada penahanan," imbuhnya.

Seperti yang telah diketahui, Ratu Atut telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam dua kasus, yang meliputi dugaan suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar atas penanganan sengketa Pilkada Lebak. Di mana, Atut disangkakan telah memiliki peran dalam upaya pemberian suap senilai Rp1 miliar kepada Akil melalui Wawan dan pengacara Susi Tur Andayani. Keempat orang tersebut kini sudah berstatus sebagai tersangka.

Kasus lainnya, yakni  dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten.

Atas perbuatannya gubernur perempuan pertama di Indonesia itu telah dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor : Dian Sukmawati

HARI INI RATU ATUT AKAN DIPERIKSA OLEH KPK

Artikel lainnya »