Promo Umroh Tout Legal di Jakarta Barat Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Promo Umroh Tout Legal di Jakarta Barat Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Promo Umroh Tout Legal di Jakarta Barat

JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI mengalih fungsi rumah dinas camat dan lurah dinilai sebagai ide yang bagus. Namun, perlu dipikirkan pula dampaknya pada kinerja camat dan lurah yang tempat tinggalnya jauh dari kantornya.

Anggota DPRD DKI Taufiqurrahman mengatakan, keterbatasan lahan untuk ruang terbuka hijau serta lokasi para pedagang kaki lima di Ibu Kota menjadikan ide Gubernur DKI tersebut sangat menarik. Dia juga yakin Gubernur dan Wakil Gubernur DKI telah memikirkan pembuatan Pergub demi lancarnya kebijakan tersebut.

Namun, yang menjadi kegelisahan, kata dia, yakni efektivitas kerja camat dan lurah itu. "Ada konsekuensi yang harus diterima, seperti kinerja lurah camat bisa menurun karena jarak rumah dengan kantor jauh. Rumah dinas itu kan diadakan supaya lurah camat efektif dan efisien memimpin kelurahan dan kecamatan," ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (4/6/2013).

Oleh sebab itu, Taufiq berharap kebijakan itu dapat menyelesaikan dua sisi permasalahan yang ada. Pertama, keberadaan ruang terbuka hijau yang mutlak diperlukan. Kedua, efektivitas kerja para camat dan lurah Jakarta sehari-harinya.

Sementara itu, anggota DPRD DKI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat Johny Wellas Poly mengatakan, kebijakan tersebut perlu memilih dasar hukum yang kuat. "Sampai saat ini belum ada Peraturan Gubernur yang menaungi itu, ya memang harus ada aturan untuk mengambil kebijakan itu," kata dia.

Peraturan itu, kata Johny, mutlak dibutuhkan karena rumah dinas milik lurah dan camat di DKI Jakarta telah memiliki alokasi anggaran sendiri. Oleh sebab itu, kebijakan yang berkaitan dengan perubahan fungsi sejumlah rumah dinas tersebut harus dilandasi peraturan gubernur yang kuat.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah rumah dinas camat dan lurah di DKI Jakarta yang tak terpakai rencananya akan dialihfungsi menjadi kawasan pedagang kaki lima atau ruang terbuka hijau. Kini, Pemerintah kota di lima wilayah di DKI tengah menginventarisasi rumah dinas tersebut.

Editor :Liwon Maulana

Sumber:Kompas.com

Rumah Dinas Dicabut, Kinerja Camat dan Lurah Akan Terganggu

Artikel lainnya »